Ahok Akan Ajukan Kembali Raperda Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengusulkan kembali Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta ke DPRD DKI. Hal ini menyusul sinyal positif yang diberikan pemerintah pusat soal pelaksanaan reklamasi. "Kalau Raperda dari DPRD kan sudah dapat masukan dari berapa menteri, jadi kita akan usul lagi kepada DPRD. Raperdanya akan kita masukin lagi yang baru, yang lama kita tinggalin," kata Ahok, sapaan akrab Basuki, di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016). Ahok optimistis Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K) dan Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta bisa rampung setelah adanya andil dari pemerintah pusat. Meski DPRD DKI telah memutuskan untuk menghentikan pembahasan Raperda. "Saya kira DPRD juga akan membahas. Dia kalau enggak mau bahas, maunya apa? Kalau dia enggak mau bahas, kita tunggu, bisa tunggu PP, bisa tunggu Keppres lagi," jelas Ahok. Bekas Bupati Belitung Timur itu juga yakin tidak akan ada lagi perselingkuhan antara anggota Dewan dengan pihak pengembang. Pemprov DKI akan menyiapkan sistem e-naskah dalam perancangan Raperda. Kalaupun Raperda tidak bisa diterbitkan, Ahok berharap pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Keppres) agar reklamasi bisa terus berlangsung. Bahkan, aturan dari pemerintah pusat langsung akan meringankan tugas Pemprov DKI. "Kalau dari Menteri KP (Kelautan dan Perikanan), Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang memutuskan, ada PP, Perpres, usulan dari Menko, saya lebih enak kerjanya," tandas Ahok.