Demokrat Siap Gabung Pemerintahan Jokowi-Kalla jika Diminta

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, Demokrat siap bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla nantinya jika memang diminta. Menurut Amir, cukup banyak kader Demokrat yang siap dilibatkan dalam kabinet yang baru.

"Saya kira Demokrat selalu siap menyesuaikan diri manakala untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat, kemudian diajak menyumbangkan pikiran dan tenaga. Saya pikir cukup banyak kader-kader Demokrat yang siap untuk itu," kata Amir di Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Meski demikian, lanjut Amir, Demokrat juga siap jika diharapkan menjadi faktor penyeimbang di parlemen.

"Namun, kalau Demokrat diharapkan berpartisipasi dalam bentuk lain, umpamanya di parlemen sebagai faktor penyeimbang, saya kira itu juga tugas mulia yang sangat siap untuk Demokrat jalani," sambung Amir.

Mengenai kepastian arah politik Demokrat ke depan, Amir mengatakan bahwa pihaknya menunggu sikap dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Amir juga mengatakan akan sangat membesarkan hati jika Jokowi mengulurkan tangan untuk melakukan rekonsiliasi.

"Ke depan, insya Allah dengan adanya uluran rekonsiliasi, saya yakin semua orang akan berpikir jernih dan berpikir dingin sehingga bisa kita menyongsong bersama-sama masa depan Indonesia lebih baik," ujar Menteri Hukum dan HAM itu.

Saat ditanya mengenai harapannya terhadap pemerintahan Jokowi-JK, terutama yang berkaitan dengan hukum dan HAM, Amir mengaku enggan menggurui Jokowi-Kalla.

Dia menilai, keduanya sudah paham mengenai masalah hukum dan HAM serta tahu bagaimana harus menetapkan kebijakan nantinya.

"Saya cenderung tidak ingin menggurui karena beliau itu yang mendapatkan mandat dari rakyat dan beliaulah yang menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pembantu beliau. Jadi, saya jangan mengirim isyarat, kerjakan saja apa yang saya kerjakan, sebaik yang saya mampu sampai di akhir masa jabatan saya," tutur Amir.

Pada Selasa (22/7/2014) malam, KPU menetapkan pasangan Jokowi-JK memenangi Pilpres 2014. Mereka memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Apabila tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas penetapan KPU itu, Jokowi-JK akan secara resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.