Pemilu Aman, Apresiasi Meningkat

Pemilihan umum yang berlangsung relatif aman mendongkrak optimisme publik. Keberagaman sikap politik dan berbagai dinamika yang muncul relatif tidak mengganggu roda pemerintahan. Hingga tiga bulan jelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada peningkatan apresiasi publik yang cukup besar.

Tingkat apresiasi publik di bulan ke-57 periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara umum hampir menyamai penilaian pada masa awal periode kedua pemerintahannya. Sebagian besar publik memberikan apresiasi, terutama di bidang politik dan keamanan. Tingkat kepuasan di bidang ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tiga bidang lainnya, yaitu ekonomi, kesejahteraan sosial, dan hukum. Tujuh dari 10 responden mengatakan puas terhadap peran SBY selaku kepala negara dalam penyelenggaraan pemilu presiden (pilpres) pada 9 Juli lalu. Meski sempat dibayangi isu kekacauan, pemerintah dinilai berhasil menyelenggarakan pilpres yang aman.

Secara umum, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja politik dan keamanan cenderung membaik dengan level yang menyamai masa semester awal periode kedua pemerintahan SBY. Jaminan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan beribadah mendapatkan apresiasi positif dengan tingkat kepuasan hingga 75 persen. Di sisi lain, ketidakpuasan terutama tampak dari rendahnya apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi ancaman perpecahan, yakni dengan tingkat kepuasan 45 persen.

Selain kinerja politik, membaiknya apresiasi publik terhadap pemerintahan SBY secara umum juga terlihat di bidang lain. Meski masih di bawah 50 persen, peningkatan kepuasan juga terlihat di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Adapun bidang hukum mendapatkan tingkat kepuasan terendah, yakni 38,4 persen. Namun, kinerja hukum cenderung terus mendapatkan penilaian buruk dengan tingkat kepuasan sekitar 35 persen, yakni penanganan korupsi, pembenahan aparat hukum, jaminan kepastian hukum, dan penanganan kasus kriminal.

Di saat yang sama, ketidakpuasan juga masih mewarnai pendapat publik. Sekitar seperempat responden tidak puas dengan peran presiden dalam mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Penilaian ini tidak terlepas dari sikap presiden yang cenderung pasif dengan membiarkan kampanye hitam merebak selama masa kampanye pilpres. Padahal, selain melemahkan pasangan calon, kampanye hitam juga membuat masyarakat terbelah ke dalam dua kubu pendukung capres. Polarisasi ini makin tajam setelah sejumlah lembaga mengumumkan hasil hitung cepat pilpres.

Kondisi ini mencemaskan bagi mayoritas responden. Jajak pendapat menunjukkan, tujuh dari 10 responden mengkhawatirkan perbedaan opini akan berujung konflik dalam masyarakat. Kekacauan dan perpecahan masyarakat menjadi isu kritis dalam tiga bulan terakhir. Selain perkara kriminalitas (31,2 persen), persoalan politik yang juga dianggap mendesak ditangani adalah kasus yang mengarah ke disintegrasi yang dipicu isu SARA (20,9 persen), pertarungan antar-elite politik (13 persen), dan kerusuhan (12,8 persen).

Pengabaian kampanye hitam antara lain terlihat dari sikap pemerintah terhadap tabloid Obor Rakyat yang telah diadukan ke kepolisian karena meniupkan isu SARA dan isinya mendiskreditkan salah satu pasangan calon peserta pilpres. Tabloid yang sudah terbit tiga kali sejak akhir Mei itu diedarkan di sejumlah pondok pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Polisi sebenarnya bisa memproses kasus ini dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, KUHP, dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang mengharuskan pers memberikan tempat yang sama terhadap pasangan calon. Jaksa Agung seharusnya juga mampu bertindak karena mempunyai kewenangan untuk menarik barang cetakan yang menyebarkan informasi meresahkan. Namun, lembaga penegak hukum itu terkesan tak sigap ”memadamkan” tabloid Obor Rakyat.

Respons publik terhadap sejumlah persoalan itu terekam dalam evaluasi triwulan di bidang politik. Meski masih di atas rata-rata, apresiasi publik terhadap kebebasan pers cenderung menurun dibandingkan periode sebelumnya.

Apresiasi KPU

Semangat berdemokrasi dalam praktik juga tercermin dari kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu. Lebih dari separuh responden meyakini proses penghitungan suara dilakukan secara bersih dan jujur. Apalagi, formulir C1 yang berisi hasil rekapitulasi perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS), rekapitulasi hasil suara di tingkat kecamatan (DA1), dan rekap hasil suara di tingkat kabupaten kota (DB1) diunggah ke laman KPU hingga masyarakat luas dapat melihatnya. Kebijakan ini dapat memperkecil peluang kecurangan dalam penghitungan suara.

Di tingkat akar rumput, transparansi KPU juga diimbangi dengan komitmen masyarakat sipil dalam mengawal pemilu. Sebagian besar responden menilai, pengawasan dari pers, lembaga swadaya masyarakat, dan warga dalam mengawasi penghitungan suara secara berjenjang mulai dari TPS sudah mencukupi.

Menjelang pilpres, Bawaslu mengidentifikasi 14 provinsi masuk dalam kategori rawan kecurangan (Kompas, 30/6/2014). Semua provinsi di Pulau Jawa masuk dalam kategori ini dengan indeks kerawanan pemilu (IKP) tertinggi di Jawa Barat (3,8) dan Jawa Tengah (3,7). Adapun untuk tingkat kabupaten, yang masuk kategori sangat rawan adalah Garut, Bandung, Bandung Barat, dan Bogor.

Kerawanan kecurangan dan pelanggaran tersebut antara lain berupa kampanye hitam, kampanye di luar jadwal, dan penghinaan terhadap kubu lawan dengan isu SARA. Diperkirakan, jumlah pelanggaran pada pilpres tidak berbeda jauh dengan pemilu legislatif pada April 2014, yakni 7.354 kasus, dengan sebanyak 170 kasus (2,3 persen) di antaranya kasus pidana.

Citra positif

Terlepas dari pasang surut opini publik terhadap kinerja pemerintah, citra Presiden seolah tidak terusik. Citra Presiden cenderung menanjak positif yang gejalanya terlihat sejak periode tiga bulan lalu. Memasuki bulan ke-57 pemerintahan SBY, citra Presiden membaik di mata publik dengan tingkat 75,2 persen. Kondisi ini menyamai citra baik Presiden SBY pada saat mengawali periode kepemimpinan kedua. Hal yang sama juga terjadi pada citra pemerintahan yang ikut terdongkrak.

Secara umum, opini publik yang cenderung positif ini mencerminkan optimisme sekaligus antusiasme publik terhadap kebijakan pemerintahan SBY menjelang masa akhir jabatannya. Publik menaruh harapan besar pada pemerintahan SBY untuk mengantarkan bangsa ini melalui masa transisi kepemimpinan dengan harmoni.